Panduan alur pekerjaan permohonan untuk mencegah lembaga pendukung pendaftaran melanggar hukum notaris.

Perubahan dalam Undang-Undang Konsultan Administrasi telah menguatkan cakupan pelanggaran dan sanksi. Poin penting dari undang-undang yang direvisi adalah penambahan frasa "menerima imbalan apa pun" dalam Pasal 19, yang berarti bahwa pembuatan dokumen yang diterima imbalan, terlepas dari nama yang digunakan, dapat dianggap ilegal. Selain itu, peraturan hukuman ganda (yang mencakup sanksi bagi badan hukum) juga diperkenalkan. Tiga pola pelanggaran yang umum terjadi di lembaga bantuan pendaftaran juga dijelaskan, bersama dengan tiga poin penting untuk membangun sistem kepatuhan. RakuVisa, platform aplikasi pendaftaran izin tinggal, dirancang dengan memperhitungkan persyaratan kepatuhan ini.